images (4)

MUI-Menkes Sepakat Tunda Pelaksanaan Vaksin Rubella

BANDAR LAMPUNG – Kementrian Kesehatan (Menkes) RI sepakat menunda pelaksanaan vaksinasi Rubella ke seluruh sekolah di Indonesia, termasuk Lampung. Penundaan dilakukan setelah  Menkes melakukan pertemuan dengan Ketua Umum MUI.

Pertemuan dilaksanakan pada Jum’at (3/8/2018) selepas shalat Jumat, di lantai 2 Kantor MUI Jl. Proklamasi Jakarta mulai pukul 13.15 – 14.45 WIB.

Pertemuan ini merupakan inisiasi kedua belah pihak,  sebagai komitmen untuk menjamin kesehatan masyarakat dan menjamin hak beragama. Kemenkes mengajukan surat permohonan konsultasi keagamaan tanggal 24 Juli 2018, dan MUI bersurat kepada Menkes pada 25 Juli 2018.

Dalam pertemuan tersebut, hadir dari MUI Ketua Umum Prof. Dr. KH. Ma’ruf Amin,  wakil ketua umum,  beberapa ketua dan wakil sekjen MUI, direktur dan beberapa wakil direktur LPPOM MUI, serta sekretaris, beberapa wakil sekretaris dan anggota komisi fatwa. Sementara dari Kemenkes,  hadir Menkes dr Nila Muluk,  Dirjen P2P,  Staf Ahli,  serta Dirut PT. Biofarma selaku importir vaksin MR yang digunakan untuk program imunisasi MR. Rapat dipandu oleh Direktur LPPOM dan diberikan arahan langsung Ketua Umum MUI.

Dalam pertemuan itu,  MUI,  sesuai Fatwa Nomor 4/2016 menjelaskan: (i) Imunisasi pada dasarnya dibolehkan (mubah) sebagai bentuk ikhtiar untuk mewujudkan kekebalan tubuh (imunitas) dan mencegah terjadinya suatu penyakit tertentu. (ii) Vaksin untuk imunisasi wajib menggunakan vaksin yang halal dan suci. (iii) Penggunaan vaksin imunisasi yang berbahan haram dan/atau najis hukumnya haram. (iv) Imunisasi dengan vaksin yang haram dan/atau najis tidak dibolehkan, kecuali:
a. digunakan pada kondisi al-dlarurat atau al-hajat;
b. belum ditemukan bahan vaksin yang halal dan suci; dan
c. adanya keterangan tenaga medis yang kompeten dan dipercaya
bahwa tidak ada vaksin yang halal.

Dalam forum tersebut dijelaskan mengenai permasalahan yang muncul untuk memperoleh jalan keluar, diantaranya:
a. Produk vaksin MR belum dimohonkan sertifikasi halal, sehingga belum ada pemeriksaan oleh LPPOM MUI. Dengan demikian tidak bisa dikatakan bahwa vaksin yang diproduksi Serum Institute of India (SII) tersebut halal atau haram. Kemenkes berkomitmen untuk memperhatikan aspek keagamaan dalam pelaksanaan imunisasi MR dengan konsultasi dan permhonan fatwa MUI.
b.  Adanya keresahan masyarakat mengenai kesimpangsiuran informasi tentang kehalalan perlu segera direspon scr bijak dan agar ada kepastian serta ada panduan keagamaan yang tepat.

Beberapa kesepakatan yang menjadi hasil pertemuan adalah: Pertama. Menkes dan Dirut PT Biofarma sebagai importir vaksin MR produksi SII berkomitmen untuk segera mengajukan sertifikasi halal atas produk vaksin MR dan permohonan fatwa tentang pelaksanaan imunisasi MR.
Kedua.Menkes RI atas nama negara mengirim surat ke SII (produsen vaksin MR) untuk memberikan dokumen terkait bahan-bahan produksi vaksin dan akses untuk auditing guna pemeriksaan halal.
Ketiga Komisi Fatwa, atas permintaan Kemenkes akan segera membahas dan menetapkan fatwa tentang imunisasi MR dengan menggunakan vaksin MR produk SII dalam waktu secepatnya.

Keempat. Menkes RI menunda pelaksanaan imunisasi MR bagi masyarakat muslim sampai ada kejelasan hasil pemeriksaan dari produsen dan ditetapkan fatwa MUI. Sementara untuk masyarakat yang tidak memiliki keterikatan tentang kehalalan/kebolehan secara syar’i,  tetap dilaksanakan. (saf)

Beritahu temanmu dengan membagikannyaShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on TumblrShare on VKShare on YummlyShare on StumbleUponShare on RedditPin on PinterestEmail this to someoneDigg this